Dugaan Indikasi Korupsi Mantan Kades Yang Menyeret Nama Kadis PMD Tapteng Kini Mulai Bergulir Ditingkat Penyidikan

 

TAPTENG SUMUT, FAKTA HUKUM – MNTV.COM – Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat desa sihapas Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara, melalui Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Rakyat ( DPP LBH PKR) dengan nomor : 10/DPP/PKR/2024. Tanggal 02 April 2024, perihal dugaan tindak pidana korupsi (DD) dana desa, yang diduga dilakukan oleh mantan kades sihapas yang bernama Penatius Ndaha pada tahun 2021 yang lalu kini menyeret nama pihak kadis PMD tap-teng, penanganannya dilimpahkan ke polres tap-teng, penyelidikan di mulai dengan mendengarkan dari keterangan tiga orang warga desa sihapas Kecamatan suka bangun, kamis(06 Juni 2024)

Yasafati gulo Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD LBH PKR Tipikor dalam keterangannya menjelaskan, bahwa sebelumnya laporan pengaduan masyarakat desa sihapas, yang disampaikan melalui ketua umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Rakyat ( LBH PKR) Tipikor ERMANSYAH pada (02 April 2024) awalnya telah melaporkan ke poldasu, namun guna efektivitas dan efisiensi dalam penanganan laporan pengaduan yang dimaksud maka penyelidikan nya di limpahkan ke polres Tapanuli Tengah guna untuk di tindak lanjutin.

Selain itu di tempat yang terpisah Ermansyah Ketua umum DPP LBH PKR Tipikor yang dihubungi melalui Via telepon seluler menyampaikan komentar bahwa, pengungkapan kasus itu bukanlah suatu hal yang paling sulit bagi unit 3 Sat Reskrim Polres Tapanuli Tengah, karna selain dari keterangan warga desa terduga pelaku korupsi juga telah mengakui secara jujur membenarkan bahwa pada anggaran tahun 2021 yang silam bahwa dana pembelian alat pertanian sejenis semprot sebesar Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari anggaran dana desa (DD) sihapas pada tahun 2021 yang lalu memang benar ada dan uang tersebut telah dicairkan dan diterimah oleh mantan kadas Penatius Ndaha dari rekening desa sihapas pada tahun itu juga, sementara realisasi semprot tersebut memang benar belum ada dibagikan sama warga penerima manfaat sampai saat ini, karena masih belum datang dari pihak pengadaan barang dalam pengakuan mantan kades adalah suatu alat bukti yang sangat kuat pihak penyidikan untuk memproses dengan secara hukum

Bersambung…

(Red).