Nias Selatan, Ketua Pimpinan daerah (DPD) Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Rakyat Tipikor (LBH PKR), meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar lebih bersikap tegas dan transparansi, dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serentak mendatang pada tahun ini 2024, Rabu (03/07/2024).
Hal ini di ungkapkan oleh tersebut Ketua DPD LBH PKR Tipikor MARETI TAFONAO saat dihubungin tim media di sela-sela kesibukannya menyampaikan,
sebagai putra Daerah Nias Selatan, kita perlu memberikan semangat dan kritikan terkait kinerja Bawaslu yang selama ini masih belum signifikan dan di pandang perlu peningkatan kwalitas bukan kuantitasnya saja dan perlunya membangun relasi yang baik dan benar agar saling bergandeng tangan untuk membangun Nias Selatan, dengan hati tulus dan bersikap tegas, transparansi serta tidak gentar dengan intervensi dari siapapun, tegasnya.
Selain itu ia juga mengatakan, Bawaslu merupakan sebagai panutan ibarat lampu di atas gunung yang siap memberi terang di sekeliling nya, dan juga ibarat garam yang dapat dirasakan oleh semua orang, untuk Mewujudkan dan menciptakan Pemilu yang jujur, Berintegritas dan Demokrasi yang sesungguhnya, dan jika Bawaslu tidak mampu mainkan perannya sebagai lembaga Pengawas, dan tidak jujur tentu tidak mustahil akan melahirkan nantinya pemimpin yang juga tidak jujur, untuk itu masyarakat sangat berharap Bawaslu dapat lebih tegas menindak para calon pemimpin yang berlaku curang. Ucapnya
Disisi lain menghimbau kepada seluruh Pengurus LBH PKR Tipikor seIndonesia agar masyarakat tetap bersatu untuk melakukan pengawasan ketat proses Pilkada mendatang, agar benar benar melahirkan pemimpin yang bersih nantinya, Sebab korupsi merupakan perbuatan kejahatan yang luar biasa yang perlu kita berantas, karena korupsi lah yang menjadi sumber kesengsaraan dan miskin di Republik yang kita cintai ini.
DPD LBH PKR Tipikor Nias Selatan siap mendukung program Pemerintah Nias Selatan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
